1. WEHRKREISE (DAERAH PERLAWANAN) III YOGYAKARTA
Istilah Wehrkreise ini pertama kali timbul di dalam Perintah Siasat No. 1/Stop/48 yang dikeluarkan oleh Panglima Besar Angkatan Perang RI Letnan Jenderal Soedirman pada tanggal 12 Juni 1948. Kemudian pada bulan Juli/Agustus diadakan rapat oleh Staf Angkatan Perang di Magelang untuk menjelaskan isi Perintah Siasat tersebut kepada para Panglima Divisi/Komandan Brigade/Resimen dan pimpinan setaraf.
Di dalam Perintah Siasat tersebut terdapat perkiraan tentang kemungkinan serangan Belanda, yang memperkirakan adanya dua poros menyerbu ibukota RI Yogyakarta. Satu poros datang dari arah Semarang ke Magelang dan terus ke Yogyakarta. Satu poros lagi dari Surabaya ke Madiun dan terus ke Yogya. Brigade X bertanggungjawab atas pertahanan Yogyakarta dibuat menghadap ke arah barat dan utara. Pasukan-pasukan didislokasi di perbatasan menghadapi garis status-quo di sekitar Purworejo dan Magelang.
Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang dengan hari pertama mendaratkan pasukan payung di lapangan udara Maguwo (Lanud Adisucipto) dan terus menyerbu ke jantung kota Yogya. Karena tidak ada pasukan di dalam kota, serbuan Belanda berjalan lancar.
Pasukan-pasukan Divisi Siliwangi yang berdiam di Yogyakarta, segera bergerak ke arah Jawa Barat, sesuai dengan isi Perintah Siasat No. 1/Stop/48, yaitu melaksanakan gerakan Wingate kembali ke daerah asal, yang sebenarnya sudah dimulai sejak rapat Magelang bulan Juli/Agustus 1948. (Catatan: Gerakan Wingate adalah konsep menyusup ke belakang kedudukan musuh, diambil dari peristiwa di Burma (Myanmar) waktu Perang Dunia ke-2, pasukan-pasukan Inggris dipimpin oleh Jenderal Wingate menyusup di belakang pasukan-pasukan Jepang di utara Burma (Myanmar).
Dengan demikian pertahanan Yogyakarta dilakukan oleh Letkol Suharto, Komandan Brigade X dengan pasukan-pasukan seadanya dan didampingi Kapten Widodo, seorang komandan kompi yang sedang cuti di Yogyakarta dari Batalyon yang tugas di Purworejo.
Sore hari Belanda sudah sampai di batas kota sebelah barat dan sudah menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta dan beberapa menteri kabinet.
Pada waktu rapat di Magelang, Staf Angkatan Perang sudah menjelaskan pokok inti Perintah Siasat yang berisi niat akan meneruskan perang perlawanan, walaupun Belanda diperkirakan menduduki kota-kota. Dan sudah dijelaskan sistem perlawanan yang disebut WEHRKREISE (WK) dan sistem penomoran WEHRKREISE kepada para Panglima Divisi dan komandan bawahannya.
Intisarinya ialah, semua rakyat dan Angkatan Perangnya akan melawan terus terhadap Belanda. Meskipun pimpinan negara tertawan, ibukota RI diduduki musuh, dan masih belum tahu bahwa Panglma Besar telah bergerak ke luar kota, dan pemerintah darurat telah dinyatakan ada di Sumatera Barat, pasukan-pasukan di Yogyakarta yang belum terima perintah apa-apa dari komandannya, sudah melakukan perlawanan.
Dalam satu dua hari, komandan Brigade X menghubungi pasukan-pasukan sekitar Yogyakarta dan memberi nomor SUB WEHRKREISE. Kemudian penomoran dan penugasan perlawanan ini dikukuhkan oleh Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng, di dalam Perintah Siasat No. 4/S/Cop. 1 yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1949. Pada waktu perintah ini diterbitkan, Brigade X sudah melakukan serangan-serangan ke pos-pos Belanda di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Pada tanggal 30 Desember 1948 diadakan serangan yang terkoordinasi dan telah dinamakan serangan umum pertama. Hari itu pula dinyatakan kemudian hari jadi WEHRKREISE III Yogyakarta.
Sesudah terbit Perintah Siasat No. 4/S/Cop. 1, Komandan Brigade memberi penomoran baru bagi SUB WEHRKREISE (SWK), yaitu 101, 102, 103, 103A, 104, 105. Kemudian terjadi pergeseran pasukan yang menyebabkan perubahan penomoran lagi menjadi SWK 101, 102, 103, 103A, 104, 105, dan 106.
Karena dislokasi pasukan-pasukan Brigade X ada di Purworejo dan Kebumen, maka kedua daerah ini oleh Divisi disetujui masuk WEHRKREISE III, meskipun berada di luar Yogyakarta.
Kemudian dibentuk juga komando teritorial, yang konsepnya adalah membebaskan pasukan-pasukan tempur dari beban logistik. Komando Distrik Militer dan Komando Onder-distrik Militer menyediakan makan, penampungan dan perawatan untuk pasukan-pasukan tempur. Dengan demikian Brigade X telah terkonsolidasi dengan waktu relatif cepat, dan dapat melaksanakan operasi-operasi serangan balas, dengan cara patroli-patroli pertempuran, penghadangan konvoi, dan serangan-serangan serentak dan terkoordinasi yang dinamakan serangan-serangan umum.
- Tanggal 30 Desember 1948 merupakan serangan umum pertama.
- Tanggal 7 Januari 1949 diperintahkan serangan umum kedua, tapi baru terlaksana pada tanggal 9 Januari 1949.
- Tanggal 16 Januari 1949 serangan umum ketiga yang diwarnai dengan serangan yang dilakukan masih terang matahari pada sore hari.
- Sebelum serangan umum keempat Brigade X mengadakan pergeseran kedudukan pasukan, yaitu Batalyon 151 dipindahkan dari utara ke barat, masuk ke SUB WEHRKREISE 103A. Tanggal 4 Januari 1949 serangan umum keempat, yang diwarnai kecuali koordinasi antara sesama SWK, juga dengan pemerintah sipil yang dibawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Dengan demikian Brigade X/WK III memenuhi tugas pokoknya yaitu melakukan perang perlawanan terhadap pasukan-pasukan Belanda. Pasukan-pasukan ini ternyata mendapat dukungan yang hebat dari rakyat Yogyakarta yang mendengarkan sabda Sultannya yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang menyatakan tekadnya tidak akan menyerah kepada musuh. Dari beberapa kejadian yang dilihat oleh para pelaku, ada di antaranya seorang lurah ditembak pasukan Belanda karena tidak mau tunduk pada perintahnya.
Rumah-rumah rakyat dibakar, panen padi dijarah oleh pasukan-pasukan Belanda, namun tidak membuat rakyat takluk kepada musuh. Kesan para pelaku sesudah selesai perang adalah, bagaimana mungkin kita melanjutkan perang jika tanpa dukungan rakyat yang demikian hebatnya. Salah satu pasukan pada tanggal 29 Juni 1949 sesudah gencatan senjata, mengadakan penghitungan amunisi, mendapat tiap pucuk senjata rata-rata tinggal 16 butir. Namun sebelum gencatan senjata, tidak pernah turun semangat tempurnya pasukan yang didampingi rakyat Yogyakarta yang demikian itu.
Pada tanggal 5 Januari 1949 Komandan Batalyon 151 (Batalyon yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar), Kapten Haryadi, gugur di daerah utara Yogyakarta. Komandan Brigade X mengangkat seorang Komandan kompi, Letnan I Haryasudirja, sebagai Pejabat Komandan Batalyon.
Selama periode pendudukan Belanda Presiden Soekarno menetapkan Sultan Hamengku Buwono IX berfungsi sebagai pemegang kekuasaan penuh pemerintah RI, kecuali juga kedudukannya sebagai Kepala Daerah Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono IX juga menyandang pangkat tituler, Jenderal Mayor dalam TNI. Kedudukan-kedudukan inilah yang menentukan hubungan dengan pasukan-pasukan TNI, yang malahan dalam laporan-laporan pemerintah Belanda disebut kecurigaannya bahwa Sultan Hamengku Buwono IX selalu memimpin gerakan perlawanan terhadap Belanda dari singgasananya.
2. SERANGAN UMUM 1 MARET 1949
Serangan Umum ke-5 dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Bunyi sirine kota Yogyakarta tanda habisnya jam malam dipergunakan oleh WEHRKREISE III sebagai tanda mulai serangan.
Penyerbuan dilakukan dari empat jurusan. Dari selatan oleh pasukan SWK 102 dipimpin oleh Mayor Sardjono. Dari arah barat oleh pasukan SWK 103A dipimpin oleh Mayor HNV Sumual. Dari arah utara pasukan SWK 104 dipimpin oleh Mayor Soekasno. Dari arah timur pasukan SWK 105 dipimpin oleh Mayor Soedjono. Komandan WEHRKREISE III Letkol Soeharto menempatkan pos komandonya di sektor barat. Pos komando bergerak meninggalkan Pathuk memasuki jalan Malioboro. Di sebelah timur Sungai Winongo di pinggir barat kota Yogyakarta komandan WEHRKREISE III bertemu dan memeriksa gerak maju pasukan-pasukan SWK 105 yang dipimpin Mayor Sumual. Di tempat tersebut ada juga Letnan Harjasudirdja dengan pasukannya.
Pukul 04.00 pasukan-pasukan ini telah menyeberangi sungai Winongo dan bergerak memasuki kota lewat Pathuk dan pada pukul 06.00 pagi berbarengan dengan bunyi sirine, dimulailah tembakan-tembakan dan serangan-serangan.
Letnan Harjadisudirdja sesudah pukul 12.00 bergerak meninggalkan kota dan bertemu komandan WEHRKREISE III di Wirobrajan, dekat pabrik Aniem (PLN-disel).
Demikian terjadi pertempuran yang kita namakan pendudukan enam jam di ibukota perjuangan RI Yogyakarta yang diduduki tentara Belanda.
Waktu yang pendek ini membuat gejolak di dalam politik di Dewan Keamanan PBB di New York. Boleh dikatakan secara langsung berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang diambil oleh PBB mengenai penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda.
Salah pemicu pembicaraan tentang serangan atas Yogyakarta ini adalah sampainya berita tentang serangan itu yang disiarkan ke media dunia lewat AII India Radio New Delhi, kira-kira sekitar 5 Maret 1949.
Tentang sampainya berita ini di New Delhi, telah diketemukan kisahnya. Komandan WEHRKREISE III mengirim seorang perwira perhubungan Mayor Purhadi ke pos radio di Playen yang dioperasikan oleh seorang perwira Angkatan Udara, Kapten Udara Boediardjo (Marsekal Madya TNI, Menteri Penerangan dalam Kabinet pada tahun 1970-an). Kapten Boediardjo mengirim berita lewat morse dengan pemancarna di Playen, dengan menggunakan teks berita yang ia terima dari Pejabat kepala Staf Angkatan Perang RI, Kolonel TB Simatupang dari kedudukannya di Kulonprogo, barat Yogyakarta. Teks berita ini ada otentiknya yang disimpan oleh penerimanya di Sumatera Barat, waktu itu Sersan Mayor Udara Umar Said Noor (Kolonel Udara Purnawirawan). Penerima ini melaporkan penerimaan berita itu kepada Kapten Penerbang Dick Tamimi, dan bersama menghadap Pjs. Presiden Pemerintah Darurat RI, Syafruddin Prawiranegara. Oleh Pjs Presiden disuruh meneruskan ke pos pemancar di Takengon, Aceh dan dari Takengon ke pemancar radio di Burma (Myanmar), yang kemudian diterima oleh AII India Radio New Delhi, dan dijadikan siaran berita ke seluruh pendengar di dunia.
Berita ini oleh para pejuang diplomatik RI di Dewan Keamanan PBB di New York dipergunakan sebagai argumen dalam meja perundingan.
Di dalam Official Records Dewan Keamanan PBB, Fourth Year No. 19 tertanggal 10 Maret 1949 di halaman 28, dinyatakan oleh Ketua Delegasi RI, LN Palar: “… situasi militer cukup digambarkan oleh serangan pasukan-pasukan kita di Yogyakarta baru-baru ini, dan didudukinya kota Yogyakarta pada akhir Februari 1949 (catatan: di New York tanggal 28 Februari 1949 sama dengan 1 Maret 1949 di Yogyakarta).
Taktik gerilya kita tidak menduduki kota secara permanen, karena akan mengundang serangan panser lawan. Maka setelah tercapai tujuan dengan menyerang Yogyakarta, mereka menarik diri lagi. Tetapi kalau Belanda tetap mengadakan gerakan pembersihan dengan dibantu kapal perang dan bomber-bomber, saya dapat meramalkan bahwa kota-kota seperti Batavia dan Surabaya akan mendapat penetrasi gerilya. Ini adalah petunjuk-petunjuk dari kesiapan tempur pasukan-pasukan kita untuk menyelesaikan persoalan Belanda di medan perang….”.
LN Palar melanjutkan lagi tanggapan atas sikap Belanda yang mengulur-ulur waktu menyerahkan kedaulatan kepada RI, seperti telah diputuskan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 No. S/1270 dan S/1270/Corr. 1, dengan pidatonya empat hari kemudian pada tanggal 14 Maret 1949, yang dimuat dalam Official Records, Fourth Year No. 21, halaman 10: “Tidak dapat disangsikan bahwa gerilya kita, dengan dibantu rakyat, mampu membuat lelah Belanda secara militer. Tetapi ini diperbuat dengan kehilangan jiwa dan harta yang besar, kehilangan-kehilangan yang kami pemimpin politik mencoba menghindarinya dengan membawa ke meja perundingan. Tetapi kami berjanji dengan peringatan tegas kepada Belanda, bahwa apabila mereka tetap dengan politiknya sekarang, secara politis dan militer, gerilya kita akan menyelesaikan persoalan ini.”
Dari kedua dokumen resmi PBB ini ternyata bahwa delegasi RI dengan tangkas menggunakan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sebagai argumen/titik tekan yang penting dalam perundingan-perundingan di Dewan Keamanan.
Pada tanggal 23 Maret 1949 diterima resolusi Kanada di Dewan Keamanan PBB yang disebut “Pedoman Kanada” (Canadian Directive) dalam rangka membantu Belanda dan RI mencapai persetujuan dalam hal:
1. Pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta.
2. Penghentian gerakan militer Belanda dan perang gerilya RI.
3. Waktu dan syarat mengadakan konferensi di Den Haag untuk merundingkan penyelesaian akhir masalah Indonesia-Belanda.
Demikianlah, kemudian Konferensi Meja Bundar terjadi di Den Haag, disusul dengan penyerahan kedaulatan atas Nederlands-Indie oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1949, dan pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS ditiadakan oleh Republik Indonesia.
3. BEBERAPA CATATAN SEKITAR SERANGAN UMUM 1 MARET 1949
a. Mengenai prakarsa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta telah ada uraian yang luas dan lingkup di dalam buku Bapak Jenderal AH Nasution jilid 2A dari “Memenuhi Panggilan Tugas” hal. 245 s/d 247 yang tidak mempersoalkan prakarsa, tetapi yang menyimpulkan bahwa “inisiatif operasional” untuk melakukan serangan adalah wajar di tangan komandan WEHRKREISE
b. Peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang perlu diperingati adalah sikap beliau menghadapi Belanda.
Di dalam laporan Jenderal Spoor, Panglima Belanda, disebutkan tentang pertemuan Jenderal Meyer, Panglima Belanda untuk Jawa Tengah yang disertai Kolonel van Langen, Komandan Brigade T, Dr. Angenent dan Resident Stok dengan Sultan Hamengku Buwono IX di Keraton Yogyakarta pada tanggal 2 Maret 1949, di mana Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan akan turun tahta, karena merasa terhina oleh Belanda tidak percaya pernyataannya bahwa tidak memberi suaka kepada gerilyawan, dan menyatakan bila Keraton di geledah, hanya dapat dilakukan lewat mayatnya.
Ucapan ini meyakinkan Belanda akan tekad Sultan Hamengku Buwono IX untuk setia kepada RI dan memberikan semangat yang besar kepada perlawanan Yogyakarta terhadap Belanda.
c. Buku-buku “Aksi Polisionil” karangan Pierre Heyboer, yang terbit pada tahun 1979 di hal 152 dengan judul paragraf: Serangan Yogya oleh TNI, dikisahkan mengenai peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Heyboer menyebutkan secara “keliru” serangan pertama yang diundur tanggal 28 Februari 1949 terjadi karena kekeliruan tahun kabisat 1949 berarti ada tanggal 29 Februari 1949. Ini tidak benar, tahun 1949 adalah bukan tahun kabisat. Tetapi memang serangan 28 Februari 1949 diundur menjadi tanggal 1 Maret 1949.
Pada kesimpulan paragraf ini Heyboer mengatakan bahwa serangan dan pendudukan yang pendek itu, yaitu 6 jam, 0dan dengan korban gugur 3000 orang di pihak RI, membuat kesalahan yang besar buat Belanda di mata dunia.
d. Karena kegusarannya, tentara Belanda mengadakan operasi-operasi pembalasan atas serangan 1 Maret 1949 ke tempat-tempat yang mereka perkirakan vital.
Wonosari mereka serang pada tanggal 10 Maret 1949 dengan 22 pesawat terbang dan 2 batalyon pasukan. Hasilnya nihil, karena yang mereka perkirakan Panglima Besar Soedirman berada di situ, ternyata tidak ada.
Juga mereka tidak berhasil meniadakan pemancar radio kita.
Godean, juga diserang dengan panser dan pasukan kaki pada tanggal 18 Maret 1949. Korban rakyat banyak, yang kemudian oleh pasukan-pasukan kita dikuburkan.
Satu rumah yang ditempati seorang komandan kompi Batalyon 151 Letnan Satu Soebono Mantovani, oleh Belanda dibakar habis.
Ada seorang bapak penduduk Godean yang merangkul dua anaknya sembunyi di bawah jerami, mati terbakar ketiga-tiganya, waktu jerami itu dibakar oleh tentara Belanda.
e. Bulan Mei 1949 pasukan-pasukan sudah mulai diperintahkan menghentikan permusuhan dengan Belanda. Di dalam buku laporan belanda terdapat bahwa sampai bulan Juni 1949 pasukan Belanda masih melakukan operasi-operasi militer di daerah yang diduduki sebelum dan sesudah 19 Desember 1948. Batalyon 151 bergerak dari Yogya barat ke Yogya timur, menyusur kota Yogyakarta. Atas permintaan rakyat di Yogya timur mereka menyerang pos Belanda di desa Serut dengan berhasil menghancurkan beberapa panser dan truk tentara kolonial. Atas laporan kemudian ternyata bahwa Belanda menderita kerugian di Serut itu yang terbesar dalam satu pertempuran, sepanjang konflik Indonesia-Belanda.
f. Catatan Tambahan Aksi-aksi TNI CS di luar Yogyakarta
Belanda melepaskan Indonesia pada Desember 1949 dengan beberapa faktor yang mendorong Belanda mengambil keputusan tersebut.
Faktor-faktor tersebut kami gali dari pencatatan Belanda yang termuat dalam bukunya, yang ditulis oleh Dr. PMH Groen yang berjudul “Marsroutes en Dwaalsporen” – Strategi Militer Belanda di Indonesia 1945-1950.
Faktor-faktor tersebut adalah:
1. Kekeliruan militer Belanda yang memberi prioritas kemenangan militer atas TNI dan kurang memperhatikan dalam mengambil hati rakyat dalam melaksananakan perang.
Rakyat ternyata membantu TNI dengan sistem teritorial yang diadakan TNI untuk mendapatkan bantuan dan kerja sama rakyat dalam berperang melawan tentara Belanda yang lebih superior dalam persenjataan, teknik perang dan organisasi militer.
Bantuan rakyat itu terbaca dalam halaman 249, yang memuat tabel jumlah kepala desa dan pegawai Pangreh Praja yang diculik dan dibunuh oleh TNI. Di Jawa Tengah tercatat 124 kepala desa dan 15 pegawai Pangreh Praja. Dari angka ini tidak ada satupun yang terdapat di Yogyakarta. Karena memang di Yogyakarta Belanda tidak berhasil mengangkat seorangpun kepala desa dan pegawai Pangreh Praja. Hal ini berkat pengaruh dan ketaatan rakyat kepada Sultan Hamengku Buwono IX, yang dengan sikapnya yang tegar menentang kerja sama dengan Belanda dan setia kepada Republik Indonesia.
2. Beban moril dan materiil Belanda selama konflik dengan Indonesia.
Tidak dapat diperoleh angka-angka pengeluaran uang Belanda untuk mempertahankan kondisi perang dengan Indonesia. Tetapi dana yang keluar adalah tidak kecil, memindahkan pasukan beberapa divisi dari negeri Belanda ke Indonesia, membentuk kembali tentara KNIL, memperlengkapinya, melatihnya, memelihara infrastruktur pemerintah penjajahan, jelas menelan biaya yang tidak kecil selama empat setengah tahun. Faktor biaya ini menimbulkan kecurigaan pada pensuplai dana dalam rangka MARSHALL PLAN, yang mendukung Belanda selesai Perang Dunia II. Ada tekanan-tekanan dari AS untuk menghentikan pengeluaran dan yang besar ini, guna mempertahankan koloni Hindia Belanda.
Secara moril terjadi tekanan-tekanan pada pemuda-pemuda tentara Belanda yang direkrut oleh KL (Tentara Kerajaan) dan dikirm ke Indonesia.
Laporan tentang desersi tidak diperoleh. Laporan “sakit” pada tanggal 2 Januari 1949 di Jawa terdapat 4,3%, Sumatera 3,4%, ini naik pada 27 Februari 1949 menjadi 5,68% dan 4,11%.
Penolakan perintah dinas terdapat di Jawa Tengah, menurut Pengadilan Militer di lapangan sejak Maret 1949 sampai Agustus 1949 terdapat 20 kasus, terutama terdapat pada prajurit-prajurit remaja.
Sikap dan tindakan kontra teror oleh tentara Belanda terjadi di beberapa tempat oleh beberapa kesatuan. Hal ini makin menimbulkan antipati rakyat. Jenderal Spoor, Panglima Tentara Belanda memandang perlu untuk mengurangi aksi-aksi ini dengan teguran kepada pasukan-pasukannya yang antara lain menyebutkan “agar tindakan tegas, adil dan tidak menjauhi tindakan keras bila diharuskan oleh kebutuhan taktis atau keamanan, tetapi tidak boleh melupakan bersikap sebagai prajurit yang berwibawa, terkendali dan berperikemanusiaan”.
Kalau bagi TNI di dalam perang tersedia “tenaga pengganti” yang besar jumlahnya, tidak demikian dengan tentara Belanda. Kerugian-kerugian yang mereka derita sukar mendapat ganti tenaga baru.
Di halaman 259 dimuat daftar kerugian KL/KNIL selama dan sesudah aksi militer ke-2, antara 19 Desember 1948 sampai 10 Agustus 1949.
Gugur : Di Jawa 1005, Sumatera 184, total 1189.
Khusus di Jawa Tengah 504.
Luka-luka : Di Jawa 2052, Sumatera 487, total 2539.
Khusus di Jawa Tengah 1330.
Hilang : Di Jawa 106, Sumatera 17, total 123.
Khusus di Jawa tengah 71.
Halaman 254 lampiran 9
Serangan TNI pada kota-kota yang diduduki Belanda sesudah Aksi Militer ke-2. Tabel terlampir di halaman 14.
3. Dukungan internasional kepada Indonesia.
Sejak proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 negara-negara Australia dan Mesir segera mengakui RI.
Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menyebut delegasi dari Indonesia sudah dengan sebutan delegasi Republik Indonesia.
Aksi Militer Belanda ke-1, tanggal 21 Juli 1947, membuat hujan protes dan kecaman-kecaman dari banyak negara kepada Belanda.
Aksi Militer Belanda ke-2, 19 Desember 1948, membuat negara-negara yang bersahabat marah dan muncul resolusi-resolusi Dewan Keamanan bertubi-tubi, sampai tanggal 29 Januari 1949 menelorkan resolusi yang mengharuskan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia.
Dewan Keamanan sendiri memungkinkan RI melakukan perundingan secara sejajar dengan Belanda, sampai dalam satu rapat, ketua delegasi RI LN Palar mengeluarkan gebrakan-gebrakan dengan menggunakan aksi-aksi militer TNI di Indonesia sebagai dasar perundingan, sehingga pada tanggal 23 Maret 1949 muncul “CANADIAN DIRECTIVE” yang disusul dengan keputusan mengadakan konferensi meja bundar RI-Belanda di Den Haag. Dan sejarah telah mencatat penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 dan tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali menjadi RI.
Demikianlah rangkuman singkat sebagian peristiwa-peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.
Nilai dan Makna Semangat Serangan Umum 1 Maret 1949
Satu Maret 1949 adalah salah satu rangkaian harihari bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, menghadapi serangan tentara kolinial asing yang hendak mengembalikan penjajahan di bumi pertiwi kita.
Pada tanggal 1 Maret 1949 telah dilancarkan serangan umum bersenjata serentak oleh Tnetara Nasional Indonesia bersama satuan pemuda dan rakyat terhadap tentara kolonial, yang menduduki ibukota perjuangan Republik Indonesia Yogyakarta pada waktu itu.
Prolog persitiwa heroik ini terjadi 63 tahun yang lalu, setelah melalui meja perundingan, aksi-akasi polisionil serta pembentukan negara-negara boneka oleh pemerintah kolonial tidak berhasil meniadakan Republik Indonesia, maka kemudian disusul tindakan-tindakan ingkar janji (persetujuan Renville – Linggarjati), dengan serbuan udara pasukan para tentara Belanda di lapangan terbang Maguwo (Lanud Adisucipto) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, pada waktu suasana kehidupan ibukota Yogyakarta, yang berusia tiga tahun merdeka, baru saja tenang, setelah beberapa minggu menyelesaikan tugas menumpas peristiwa pemberontakan PKI di daerah Madiun, 18 September 1948.
Satuan-satuan Tentara Nasional Indonesia masih terpencar di daerah-daerah perbatasan garis demarkasi pendudukan Belanda, untuk menghadapi kemungkinan serbuan tentara kolonial melalui darat dari arah utara dan barat. Meskipun jumlah dan kekuatan satuan tentara kita di sekitar lapangan terbang Maguwo tidak seimbang menghadapi serbuan tentara kolonial, namun dengan semangat patriotik “cinta bangsa dan tanah air”, satuan tentara kita beserta rakyat tetap bertahan dan terus mengadakan perlawanan.
Akhirnya, dengan melewati korban pahlawan-pahlawan kita, tentara kolonial kemudian dapat memasuki kota Yogyakarta dari arah timur (Maguwo) serta menawan beberapa pimpinan Pemerintahan Tertinggi RI. Oleh karenanya dibentuklah pemerintah darurat RI yang berkedudukan di Sumatera Barat, namun pasukan serta TNI langsung bergerak keluar kota Yogyakarta dan memasuki daerah kantong-kantong perlawanan masing-masing sesuai Perintah Siasat No. 1/Stop/48 dari Panglima Besar Soedirman dan beserta rakyat tetap bertekad untuk meneruskan perlawanan rakyat semesta (gerilya).
